http://Rajawali Times Nusantara.site Jakarta, 13 Juni 2026 Tim Hukum Sekretariat BersamaPerempuan berpotensi paling terdampak atas kebijakan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI yang telah menerbitkan izin baru bagi PT. Dairi Prima Mineral (PT. DPM), yaitu Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) PT. DPM Tahun 2026
SKKLH PT. DPM tahun 2026 berpotensi merampas ruang hidup warga Dairi Sumatera Utara TERMASUK PEREMPUAN. Peristiwa banjir Bandang tahun 2018 di Dairi yang diduga akibat aktivitas PT. DPM telah menunjukkan kondisi perempuan yang menjadi korban paling terdampak karena sulitnya akses air bersih.
Karena itulah Warga Dairi dan Organisasi Masyarakat Sipil akan melaporkan Menteri Lingkungan Hidup ke Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan ) pada: Hari/ tanggal: Senin/15 Juni 2026 Pukul: 10.00 Wib- Selesai
Tempat: Kantor Komnas Perempuan, Jl. Latuharhary No.4B, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310.
Mohon dukungan ibu/bapak dan teman-teman bagi warga Dairi. Demikian Seruan Solidaritas ini disampaikan. Terima kasih.
Tim Hukum Sekretariat Bersama Tolak Tambang
Narahubung:
1. Judianto Simanjuntak (KuasA Hukum ) : +62 857-7526-0228
2. Muh. Jamil (Kuasa Hukum/JATAM) : +62 821-5647-0477
3. Felik Silitonga (Direktur Eksekutif Yayasan Forum Adil Sejahtera (YFAS): +62 822-4669-5566
4. Puspa Ayu Pandu Tirta: (BEM Fakultas Hukum UI): +62 821-5787-2110
