http://Rajawali Times Nusantara.site Kabupaten Tangerang — Program Simenulis yang digadang pemerintah pusat untuk di laksanakan setiap sekolah dasar di seluruh Indonesia kini mendapat perhatian atas belum siap siapnya sekolah dalam tata kelola keuangan yang berpotensi dapat mengulur Waktu, sehingga putra putri anak bangsa tidak dapat memperoleh haknya sebagai mana mestinya.
Beberapa sekolah dasar memberikan keterangan bahwa pihaknya belum siap mengurus rekeningnya dikarenakan baru menjabat, disisi lain adanya rangkap jabatan kepala sekolah yang membuat pengurusan terlambat, Pengurusan rekening oleh pihak sekolah yang dalam hal ini kepala sekolah sebagai pemangku jabatan yang berhak mengelola dan bertanggung jawab atas program simenulis hingga terlaksana. Dinilai dapat menghambat penyaluran bantuan dikarenakan rangkap jabatan.
Program Simenulis ini dinilai wujud dari keinginan pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa, namun demikian perlu untuk dicermati tatakelola yang benar, mulai dari kerjasama dengan pihak ketiga, hingga harga dan kwalitas yang diberikan perlu di kontrol sehingga tidak terjadi hal yang tidak di inginkan.
Program SIMENULIS (Sistem Informasi Menulis) adalah program bantuan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang menyediakan sarana keterampilan menulis bagi murid kelas 1 dan kelas 2 Sekolah Dasar (SD).
Tujuan Program
• Mendukung literasi awal: Memperkuat kemampuan menulis tangan (menulis halus) sebagai pondasi penting dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, kreativitas, dan kemampuan berpikir murid.
Melalui arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kemendikdasmen Merespons dan terus mengalirkan bantuan ke bawah, kebijakan itu, agar anak-anak mendapatkan perlengkapan menulis yang layak dan tidak menulis terlalu kecil demi menghemat kertas.
“Bentuk dan Jenis Bantuan”
Bantuan disalurkan dalam bentuk dana (bukan paket barang langsung) yang dikelola secara transparan dan wajib dibelanjakan melalui SIPLah (Sistem Informasi Pembelanjaan Satuan Pendidikan):
• Buku Latihan: Buku bergaris dua (reguler), buku bergaris tiga/lima (halus kasar), buku tulis polos/gambar, buku kotak sedang, serta buku khusus berlatih menulis huruf, angka, suku kata, kata, dan kalimat.
• Alat Tulis: Pensil grafit segitiga 2B, penghapus ramah anak, rautan tertutup dengan penampung, penggaris anak, dan set pensil warna.
Kriteria dan Syarat Penerima
Sekolah dasar yang berhak mendapatkan bantuan SIMENULIS harus memenuhi syarat berikut:
• Terdaftar resmi di Dapodik (Data Pokok Pendidikan).
• Merupakan penerima BOSP Reguler tahun 2026.
• Memiliki peserta didik aktif di kelas 1 dan kelas 2
Jika program ini dipandang sebagai salah satu program untuk mencerdaskan lalu bagaimana KLO harga dari saruan yang diperuntukkan untuk anak didik ditelep dengan mengurangi nilai harga yang dimaksud. Selain itu, dugaan kuat terjadi kongkalikong mulai dari dinas dan K3S serta kepala sekolah untuk meraup keuntungan.
Kolaborasi dari itu, dinilai ada unsur sengaja untuk memperkaya diri dari program simenulis, yang mana peruntukan tersebut untuk anak didik. Bagaimana ini bisa terjadi tentu pemain didalamnya perlu untuk di selidiki lebih tuntas oleh penegak hukum.
Dugaan Pemotongan nilai anggaran seberapa 20 % untuk pembelian Program Simenulis tersebut bukan suatu alasan bagi pemangku Jabatan. Oleh karena itu, diharapkan APH dan dinas pendidikan kabupaten Tangerang untuk segera melakukan tindakan tegas terhadap pelaku tersebut.
Selain itu, dugaan kuat permainan kongkalikong dari dinas dengan K3S dan kepsek perlu dilakukan penyelidikan secara tuntas dan juga audit total sehingga wacana dari program tersebut tepat sasaran. Baik pemeriksaan secara bertahap guna memastikan program berjalan dengan baik.
Untuk diketahui bahwa informasi ini dihimpun dari masyarakat, guna memastikan dan memverifikasi kebenaran sehingga berita berimbang kami menghubungi dinas terkait. Namun saat ditemui di kantornya, IIn Batara sebagai salah satu Pejabat menyampaikan wewenang itu, ada pada Bidang yang di tangani Suki.
Sementara, saat ditemui hari Rabu 28 Oktober di kantor dinas pendidikan, Sekdis sedang rapat dan Kadis sedang tidak berada di kantor ujar satpam. Bahkan di hubungi via WhatsApp belum ada tanggapan, Selain informasi tersebut perlu di dorong agar anak didik mendapatkan haknya sesuai dengan keinginan presiden yang juga di tanggapi oleh kemendikdas, lalu bagaimana penyaluran bantuan itu agar tepat sasaran, oleh karena itu, perlu untuk di konfirmasi kebenaran, kwalitas dan mutu dari setiap pembelian.
Yang tak kalah menarik dari itu, oknum ketua K3S panongan melayangkan surat kepada setiap sekolah untuk memungut uang dari PKH sebesar Rp 150.000. ini untuk apa? Dugaan kuat ada tekanan kepada K3S, atau mungkin kebal hukum, tentunya ini menjadi perhatian publik. Atas hal ini di duga sengaja melakukan perbuatan melawan hukum ( PMH) perlu di tindak tegas.
Timbul dugaan dari hasil potongan dengan kerjasama dengan pihak ketiga terkait program simenulis sebesar 20 % diduga kuat digunakan ke Yogyakarta oleh kelompok tersebut. Apa urgensi dari kegiatan tersebut dan program apa yg di cetus? Elemen masyarakat mendesak APH agar segera mungkin dapat mengungkap persoalan ini.
Redaksi Piter Siagian



