Beranda / Pendidikan / Komisi II DPRD Tangsel Kunjungi SMPN 10, Klarifikasi Dugaan Perundungan terhadap 14 Siswa

Komisi II DPRD Tangsel Kunjungi SMPN 10, Klarifikasi Dugaan Perundungan terhadap 14 Siswa

http://Rajawali Times Nusantara site TANGERANG SELATAN – Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan, Ricky Yuanda Bastian, bersama jajaran anggota Komisi II mengunjungi UPTD SMP Negeri 10 Kota Tangerang Selatan, Senin (26/10/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan sekaligus mengklarifikasi informasi yang beredar mengenai dugaan kasus perundungan yang melibatkan sejumlah siswi di sekolah tersebut.

Dalam kunjungan itu, Ricky didampingi Sekretaris Komisi II Adi Surya Purba, Dadang Darmawan, Yanto Ulay, dan A.N. Daryono Wiyono. Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Deden Deni, Kepala SMPN 10 Kunardi, perwakilan Polres Tangerang Selatan, serta sejumlah perangkat daerah terkait.

Pembahasan difokuskan pada kronologi kejadian, langkah penanganan terhadap korban dan pihak yang diduga terlibat, serta upaya pencegahan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi di lingkungan sekolah.

Kepada awak media, Ricky Yuanda Bastian mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bentuk respons Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan untuk memperoleh informasi secara langsung dari pihak sekolah dan instansi terkait.

“Hari ini kami dari Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan hadir ke SMPN 10 untuk mengklarifikasi dan meminta penjelasan kepada pihak sekolah terkait pemberitaan yang beredar mengenai dugaan kasus perundungan terhadap 14 siswa,” ujar Ricky.

Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut pihaknya menggali informasi mengenai kronologi kejadian sekaligus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, kepolisian, dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) guna membahas langkah penanganan yang diperlukan.

Menurut Ricky, penanganan dugaan perundungan tidak cukup hanya berfokus pada pengungkapan kejadian, tetapi juga harus memperhatikan kondisi psikologis anak-anak yang terlibat, baik korban maupun pihak yang diduga melakukan perundungan.

Mengingat seluruh pihak yang terlibat masih berusia di bawah umur, ia menekankan pentingnya pendekatan yang mengedepankan perlindungan anak, pendampingan, serta pemulihan kondisi psikologis.

“Dalam waktu dekat, akan dilakukan konseling terhadap korban maupun pihak yang diduga terlibat. Kami juga meminta pendapat dari Unit PPA terkait penanganan korban, termasuk bagaimana pemulihan kondisi psikologisnya,” katanya.

Ricky menambahkan, pihak kepolisian turut menyampaikan perkembangan penanganan berdasarkan informasi dan laporan yang diterima. Ia menyebutkan, sejumlah perwakilan orang tua sebelumnya telah mendatangi Polres Tangerang Selatan untuk berkonsultasi, meskipun pada saat itu belum menyampaikan laporan resmi.

Selain itu, kepolisian melalui unit terkait tengah mengumpulkan keterangan dari siswa-siswa yang berkaitan dengan kejadian tersebut, termasuk para korban, untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang dilaporkan.

“Kami tetap menghormati proses hukum apabila nantinya berjalan. Namun, saat ini perhatian kami juga tertuju pada kondisi anak-anak, pemulihan trauma atau trauma healing, kronologi kejadian, serta upaya pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang,” tegasnya.

Dinas Pendidikan Jadikan Bahan Evaluasi

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Deden Deni, mengatakan, dugaan kasus perundungan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi jajarannya untuk memperkuat upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang seluruh peserta didik.

Ia menegaskan, program-program yang telah berjalan akan terus dilaksanakan dan diperkuat guna membangun budaya sekolah yang mengedepankan keamanan, kenyamanan, serta perlindungan terhadap siswa.

“Masalah ini menjadi evaluasi bagi kami ke depan. Oleh karena itu, program yang sudah berjalan akan terus kami laksanakan, terutama dalam menciptakan budaya sekolah yang aman dan nyaman,” ujar Deden.

Melalui koordinasi antara DPRD, Dinas Pendidikan, pihak sekolah, kepolisian, dan instansi terkait, diharapkan penanganan dugaan kasus perundungan tersebut dapat berjalan secara tepat dan menyeluruh.

Selain memastikan proses penanganan sesuai ketentuan, perlindungan identitas anak, pendampingan psikologis bagi korban, serta pembinaan terhadap pihak yang diduga terlibat perlu menjadi perhatian bersama.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pencegahan perundungan sekaligus mewujudkan lingkungan pendidikan di Kota Tangerang Selatan yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak.

(Teti)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *