http://Rajawali Times Nusantara.site PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR — Lembaga Pemantau Dapur Bogor Barat* menyoroti adanya aduan masyarakat dan wali murid terkait dugaan temuan benda menyerupai belatung pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didistribusikan kepada penerima manfaat di sejumlah sekolah di wilayah Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.
Aduan tersebut disertai dokumentasi yang perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan secara menyeluruh. Berdasarkan informasi awal, sebagian makanan dilaporkan telah dikonsumsi. Hingga informasi ini dihimpun, belum ada laporan gangguan kesehatan yang disampaikan kepada pihak lembaga.
Agil Aripin selaku Ketua Lembaga Pemantau Dapur Bogor Barat menegaskan bahwa aduan tersebut tidak boleh dianggap sepele, mengingat program MBG menyangkut keamanan pangan dan keselamatan anak-anak sebagai penerima manfaat.
“Kami tidak ingin terburu-buru menyimpulkan sebelum ada pemeriksaan yang objektif. Namun, aduan masyarakat harus ditanggapi secara serius. Perlu ada klarifikasi terbuka, pemeriksaan terhadap makanan yang diadukan, serta evaluasi menyeluruh terhadap proses penyediaan hingga pendistribusian makanan,” tegas Agil.
Lembaga Pemantau Dapur Bogor Barat meminta pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ciasihan, termasuk Hafid selaku pihak pengelola dan Malda selaku ahli gizi, memberikan penjelasan mengenai aduan tersebut. Yayasan Ratu Derma Hati selaku yayasan terkait juga diharapkan memastikan proses evaluasi berjalan secara serius dan transparan.
Adapun langkah yang didorong oleh Lembaga Pemantau Dapur Bogor Barat meliputi:
1. Klarifikasi resmi dari pengelola SPPG Ciasihan terkait aduan yang diterima.
2. Pemeriksaan teknis terhadap makanan yang diadukan serta penelusuran proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi.
3. Evaluasi dan pemeriksaan oleh pihak berwenang sesuai kewenangannya untuk memastikan standar keamanan pangan dipenuhi.
4. Tindakan korektif yang terukur apabila ditemukan kekurangan atau pelanggaran, disertai langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.
Agil menegaskan bahwa langkah tersebut bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan memastikan setiap aduan ditangani secara bertanggung jawab dan keselamatan penerima manfaat tetap menjadi prioritas utama.
“Jangan menunggu sampai ada anak yang mengalami gangguan kesehatan baru pengawasan dibenahi. Setiap aduan harus ditindaklanjuti dengan serius, berdasarkan fakta dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Program yang menyangkut pemenuhan gizi anak harus berjalan seiring dengan jaminan keamanan pangan,” tutupnya.
Lembaga Pemantau Dapur Bogor Barat menyatakan akan mendorong komunikasi dan koordinasi dengan pihak pengelola serta instansi berwenang agar persoalan ini memperoleh kejelasan dan tindak lanjut yang semestinya.
Chrdn




