http://Rajawalitimes Nusantara.site Kabupaten Tangerang – Sejumlah Elemen masyarakat mendesak Bupati Tangerang agar segera mengambil alih WTP Millenium yang di kelola oleh pihak swasta, menurut mereka telah melukai hati rakyat dan tidak dapat memberikan manfaat bagi kalangan luas khususnya pertanian.
Desakan tersebut disampaikan seiring dengan kebutuhan yang digunakan oleh petani sangat minim yang berpotensi gagal panen yang juga berpotensi menurunkan piskal. Hal itu, sangat penting ditengah devisit anggaran, menurut keterangannya bahwa keberadaan WTP tidak sesuai dengan UU, dan juga putusan MK. Oleh karena itu yg berhak mengelola sumber daya air adalah BUMN dan BUMD,”ujarnya
Bahkan hal itu, turut menjadi sorotan dari dewan DPRD, kabupaten Tangerang dan mendorong pemerintah untuk Segera pemerintah mengambil langkah langkah yang tepat. Menurutnya telah berseberangan dengan UUD tahun 1945 pasal 33 ayat 3
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” merupakan bunyi resmi dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Makna dan Konsep Utama
• Landasan Konstitusi: Pasal ini menjadi dasar hukum utama sistem perekonomian nasional di Indonesia.
• Hak Penguasaan Negara (HPN): Negara memegang hak penguasaan tertinggi, yang bukan berarti memiliki secara mutlak untuk dimiliki pemerintah, melainkan wewenang untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pemanfaatannya.
• Orientasi Kesejahteraan: Seluruh hasil pengelolaan sumber daya alam (seperti tambang, air, hutan, dan energi) wajib ditujukan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan berkelanjutan.
• Keterlibatan Aktif: Menurut interpretasi Mahkamah Konstitusi, “dikuasai oleh negara” menuntut negara hadir secara aktif membuat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan sekadar regulator pasif.
Undang-undang terbaru yang mengatur mengenai sumber daya air di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Pokok-Pokok Pengaturan UU No. 17 Tahun 2019:
• Penguasaan Negara: Air dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; kepemilikan pribadi atau perusahaan terhadap sumber air dilarang.
• Prioritas Penggunaan: Hak atas pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat mendapat prioritas utama dibanding kebutuhan usaha.
• Perizinan: Penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha atau Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air.
• Pencabutan UU Sebelumnya: Undang-undang ini secara resmi mencabut UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
Poin Utama Pengaturan Sumber Daya Air dalam UU No. 6 Tahun 2023 (Klaster Cipta Kerja)
• Perizinan Berusaha: Penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha diberikan melalui Perizinan Berusaha yang harus memenuhi syarat ketat dari pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan hak rakyat.
• Larangan Penggunaan untuk Negara Lain: Penggunaan sumber daya air untuk negara lain dilarang, kecuali atas dasar tujuan kemanusiaan yang diatur lebih lanjut oleh ketentuan pemerintah.
• Pengawasan dan Peran Masyarakat: Pengawasan pengelolaan sumber daya air dapat melibatkan peran serta masyarakat.
• Prasarana Sumber Daya Air: Mengatur ketentuan peralihan dan penyesuaian bagi pihak yang telah melakukan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air sebelum undang-undang ini berlaku.
Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan seluruh isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air melalui Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 pada tanggal 18 Februari 2015.
Poin Utama Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013
• Pembatalan UU SDA: MK menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena berpotensi membuka praktik privatisasi air.
• Pemberlakuan Kembali UU Lama: Untuk mencegah kekosongan hukum, MK memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
• Larangan Privatisasi: Pihak swasta tidak boleh memiliki hak penguasaan atas sumber air. Swasta hanya boleh melakukan pengusahaan dengan syarat yang sangat ketat agar tidak mengorbankan hak rakyat atas air.
• Penguasaan Negara: Pengelolaan sumber daya air wajib diutamakan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Lembaga Swadaya Masyarakat bersama DPRD dan OPD Gelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran dari beberapa di kawasan milenium, pencemaran itu dinilai sangat berbahaya dan menjadi sorotan publik.
Dalam rapat dengar pendapat tersebut beberapa keluhan dan hal penting yang disampaikan oleh masyarakat kepada dewan dan pemerintah serta pengelola pihak Kawasan milenium yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat mulai dari hulu hingga hilir yang di lalui sungai Cimanceuri
Alokasi dan selisih Labah bersih PDAM Tahun 2025 sebesar 132 Miliar disorot publik, Alokasi tersebut dinilai tidak sesuai dengan laporan dan yang telah di publikasikan ke publik. Laba yang cukup besar tersebut, mengundang perhatian atas laporan keuangan secara akuntasi.
Transparansi dan alokasi tersebut mendapat perhatian dari lembaga swadaya masyarakat Bahtera ( Badan Advokasi Hukum Tertib Repormasi Aspirasi) menurut keterangannya ditemukan selisih yang mencurigakan dari hasil laporan penggunaan keuntungan perusahaan milik daerah kabupaten Tangerang perumda Tirta Kerta Raharja.
Menelisik hasil temuan itu, Ketua DPD Kabupaten Tangerang menyurati Pihak perumda Tirta Kerta Raharja untuk melakukan klarifikasi dan hak jawab atas selisih dari laporan yang diduga kuat berpotensi ajang korupsi.
Dari hasil temuan tersebut pihak perumda TKR terlihat seperti mendayung sampan yang tidak tau arah dan melakukan komunikasi diduga kuat untuk meredam situasi yang dapat mengikat sehingga hal itu tidak di proses hukum.
Janter Tambunan dalam konprensi menyatakan surat ini akan terus dilanjutkan kepihak yang berwajib guna melanjutkan penyelidikan lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa temuan itu diduga kuat sebagai Bancakan oleh pihak tertentu.
Adapun temuan tersebut harusnya pihak perumda TKR dapat memberikan informasi ke publik secara terang benderang dan juga membeberkan alakosi keuntungan guna menghindari asumsi dan dan animo publik yang negatif.
Janter sebagai Ketua LSM Bahtera menegaskan, akan terus mengawal persoalan ini keranah hukum hingga titik terangnya ditemukan, dimana Transparansi dan skala prioritas reinvestasi serta Penggunaan dana sosial (csr) ini harus benar benar dirasakan oleh kalangan masyarakat luas di kabupaten Tangerang.
Dugaan sangat tidak wajar dan diduga kuat mencederai administrasi negara dalam bentuk laporan yang tidak kompeten. Bahkan berpotensi merugikan negara dan daerah. Oleh karena itu pihaknya mendesak perusahaan tersebut untuk segera melakukan klarifikasi secara terbuka
Selain itu, nila laba bersih itu, dalam laporan yang dibuat Perumda TKR milik Kabupaten Tangerang sebesar 132 miliar peruntukan serta penggunaan keuntungannya kemana saja CSR,” ungkap Janter Tambunan.
Diharapkan APH dapat melaju penyelidikan guna menindak lanjuti surat yang di buat oleh LSM Bahtera .
Hingga berita ini di terbitkan pihak perusahaan perumda TKR milik Kabupaten Tangerang tidak bisa di hubungi bahkan lewat humas Rahmad memblokir kontak redaksi Rajawali Times diduga kuat untuk menutup celah keterbukaan informasi
Disisi lain Soma sekda kabupaten Tangerang saat ingin di konfirmasi dan minta waktu wawancara terkait hal itu, memberikan alasan masih sibuk dan rapat ujarnya.
Redaksi Piter Siagian.



