TANGERANG — Proyek pemasangan saluran uditch di sepanjang Jalan Ponpes Darussollah, Desa Babat, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan tajam. Pantauan awak media pada Jumat (18/09/2026) mengungkap pelaksanaan yang mengabaikan prosedur administrasi, keselamatan kerja, serta standar teknis pembangunan.
Pekerjaan ini diketahui bersumber dari aspirasi Anggota DPRD Provinsi Banten, Nurholis dari Fraksi PKB. Namun hingga kini tidak terpasang papan informasi proyek yang memuat nilai anggaran, nama pelaksana, maupun jadwal pengerjaan.
Di lokasi, para pekerja terlihat bekerja tanpa mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) dan tidak menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pemasangan uditch dilakukan langsung di atas tanah galian tanpa pembuatan lantai dasar maupun pondasi yang memadai. Mengingat kondisi tanah di wilayah ini bersifat labil, dikhawatirkan bangunan tidak akan awet dan mudah rusak dalam waktu singkat. Kualitas unit uditch yang dipasang pun dipertanyakan, belum terjamin apakah memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan.
Saat awak media menanyakan melalui pesan WhatsApp kepada petugas lapangan yang bertindak selaku mandor mengenai siapa penanggung jawab pekerjaan tersebut, jawaban yang diberikan secara tegas:
“Langsung saja ke Fairuz,.”
Ucapan tersebut secara jelas menunjukkan bahwa pekerjaan ini diketahui sebagai milik atau di bawah tanggung jawab pihak yang bernama “Fr. Hingga kini belum ada kejelasan status maupun kedudukan pihak tersebut dalam struktur pelaksana proyek resmi.
Terkait hal ini, Anggota LSM Harimau DPW Provinsi Banten Divisi Investigasi, Suparta, memberikan penilaian tegas:
“Ini jelas pekerjaan asal-asalan. Tanpa papan proyek, pekerja tanpa APD, tanpa lantai dasar, langsung diletakkan di tanah yang labil. Kalau caranya begini, mustahil tahan lama. Kualitas uditch-nya saja belum terjawab apakah sesuai standar atau tidak. Ini bukan cara membangun yang benar, apalagi menggunakan uang rakyat.”
Ketiadaan papan proyek, pengabaian K3, serta ketidaktahuan masyarakat terhadap pelaksana resmi memicu keraguan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas anggaran. Masyarakat dan pengawas mendesak pihak berwenang segera turun meninjau lokasi, memeriksa kesesuaian spesifikasi, serta mengungkap siapa sebenarnya pelaksana dan penanggung jawab proyek ini agar pembangunan tidak sia-sia.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak “Fr, pelaksana, maupun dari Anggota DPRD Provinsi Nurholis terkait temuan di lapangan. Awak media akan terus memantau perkembangan dan meminta klarifikasi pihak terkait.
Muhedi/tim
